|
Written by Administrator
Wednesday, 07 July 2010 12:17 |
 |
 |
 |
|
| Walikota Bekasi Diperiksa KPK |
|  Massa dari Gerakan Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi (CICAK) berunjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (23/2). (ANTARA/Puspa Perwitasari)
Jakarta (ANTARA News) - Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan suap dari pejabat Pemerintah Kota Bekasi ke Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Barat (BPK Jabar).
Mochtar yang datang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, langsung masuk kantor komisi antikorupsi tersebut tanpa berbicara kepada wartawan, dan hingga siang hari masih diperiksa.
Selain memeriksa Walikota Bekasi, KPK juga akan memeriksa sejumlah orang, antara lain mantan Duta Besar RI untuk Singapura Moch Slamet Hidayat, untuk kasus pembangunan Wisma KBRI di Singapura.
|
|
|
|
Written by Administrator
Monday, 05 July 2010 12:56 |
|
|
|
|
| PKS: Konfederasi Buka Pintu Politik Uang |
|  VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera menolak wacana konfederasi yang diajukan Partai Amanat Nasional. Wakil Ketua Bidang Politik, Pemerintahan, Hukum, dan Keamanan PKS, Agoes Poernomo, menyatakan konfederasi membuka peluang politik uang.
"Kami mungkin tidak setuju dengan konfederasi itu," kata Agoes diwawancara VIVAnews melalui telepon, Senin 5 Juli 2010. "Bisa jadi ajang money politics," kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat itu.
Konfederasi yang dibayangkan PKS itu seperti sistem Pemilu 1999 yakni model Stembus Accord. Partai-partai yang gagal meraih kursi dalam Pemilu, memberikan suaranya kepada partai tertentu supaya bisa meningkatkan jumlah kursinya di parlemen.
|
|
|
Written by Administrator
Monday, 05 July 2010 11:19 |
|
|
|
|
| Dewan Bekasi Minta Pejabat Ditahan KPK Segera Diganti |
|  TEMPO Interaktif, Bekasi- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi meminta Pemerintah Daerah segera mengganti pejabat yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat kasus suap Rp 200 juta lebih.
Sekretaris Komisi A Ariyanto Hendrata, mengatakan penggantian diperlukan untuk kepentingan pelayanan publik. "Kami tidak ingin fasilitas layanan masyarakat dirugikan akibat kasus suap itu," kata Ariyanto, kepada Tempo, Senin (5/7).
|
|
|
|
Written by Administrator
Wednesday, 23 June 2010 13:52 |
|
|
|
|
| PKS : Dicela dan Dipuja |
|  JAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional kedua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 16-20 Juni 2010, sudah muncul suara-suara yang menyoroti pilihan Hotel Ritz Carlton Pacific Palace Jakarta sebagai tempat pelaksanaan acara.
Semua tahu bahwa tempat itu adalah hotel mewah milik perusahaan Amerika Serikat (AS), negara yang kerap menjadi sasaran aksi massa PKS terkait dengan kebijakan standar ganda AS dalam konflik Palestina-Israel.
Apalagi, PKS juga mengundang Duta Besar AS Cameron R Hume sebagai salah satu pembicara dalam sebuah seminar internasional yang diselenggarakan saat Munas itu berlangsung.
|
|
|
Written by Administrator
Wednesday, 23 June 2010 13:34 |
|
|
|
|
| PKS: Nasionalisme Bagian dari Islami |
| JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq menegaskan, sejak dulu PKS adalah partai nasionalis meskipun menggunakan Islam sebagai asas partai.
Dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (22/6/2010), Luthfi mengatakan, nasionalisme adalah bagian dari Islam sehingga kalau PKS menggunakan asas Islam sebagai identitas partai, bukan berarti tidak nasionalis.
Menurut Presiden PKS yang baru dikukuhkan dalam munas kedua yang berakhir Minggu (20/6/2010), PKS tidak pernah mendikotomikan antara Islam dan nasionalis. |
|
|
|
|
|
|
|
Page 1 of 11 |
